Kendari,Anoatribu.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (FH Unsultra) menolak keras pelaksanaan mimbar demokrasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara (AMARA Sultra) dengan membahas politik dinasti dan pelanggaran HAM, yang dilaksanakan di kampus Unsultra, pada Selasa (5/12/2023) kemarin.
Pasalnya kegiatan tersebut dilaksanakan bukan murni aspirasi mahasiswa, namun diduga ditunggangi oleh kepentingan salah satu partai politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2024.Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua BEM FH Unsultra, Leciz Labanisi kepada media ini, Rabu (6/12/2023).
Menurut Leciz, selaku ketua organisasi kemahasiswaan pihaknya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Termasuk kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang dilakukan baik itu kalangan mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
Namun, kata Leciz, dalam hal kegiatan yang di laksanakan hari ini di Universitas Sulawesi Tenggara, yang bertajuk mimbar demokrasi dengan tema Lawan Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM sangat bermuatan politis.
“Saya juga sangat menolak yang namanya politik dinasti maupun pelanggaran HAM siapapun itu. Dan bilamana kegiatan, entah itu mau ditunggangi oleh pihak tertentu tidak ada masalah, tetapi jangan dilaksanakan di dalam lingkup kampus. Karena sudah dari jauh-jauh hari saya menolak kegiatan yang di maksud,” jelas Leciz.
Kemudian melihat konstelasi politik yang saat ini terjadi, sambung Leciz, pelaksanaan mimbar demokrasi kemarin sangat erat kaitannya dengan kepentingan pemilu 2024 dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Hal tersebut besar dugaan kami berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan, kegiatan tersebut kami duga kuat ditunggangi oleh kepentingan politik oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Dugaannya tersebut, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Sebab kegiatan yang sama juga dilaksanakan pula di kampus-kampus di provinsi lain di Indonesia, artinya kegiatan tersebut dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Siapa penggerak di belakang kegiatan ini?
“Penggagas kegiatan ini adalah BEM Nusantara selaku koordinator se-Sulawesi. Akan tetapi dibelakangnya ada salah satu oknum inisial AM yang berstatus sebagai kader partai politik tertentu di Kota Kendari,” terangnya.
Sebelum kegiatan dilaksanakan, beberapa ketua lembaga kemahasiswaan di Unsultra dihubungi untuk bergabung. Akan tetapi mereka tidak menyetujuinya, baik itu lembaga kemahasiswaan lingkup fakultas, pun juga BEM Universitas tidak ikut andil dalam kegiatan tersebut, karena dugaan mereka erat kaitannya dengan kepentingan partai politik tertentu.
Dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa oknum yang hadir di lokasi, dan mereka itu pihak-pihak organisasi sayap dari salah satu partai politik.
Kata Leciz lagi, kegiatan ini dilaksanakan di dalam kampus Unsultra. Harusnya yang terlibat adalah orang-orang yang masih berstatus mahasiswa. Tetapi kenapa harus ada kader partai politik tertentu yang melaksanakan kegiatan. Kampus Unsultra masih menjunjung nilai-nilai idealisme sebagaimana ciri khas mahasiswa, sebagai agent of control, agent perubahan menuju kebaikan.
“Jadi saya selaku ketua BEM Fakultas Hukum Unsultra menolak kegiatan tersebut yang mengatasnamakan mimbar demokrasi, padahal di belakangnya kami duga kuat ada kepentingan politik tertentu. Besok saya akan menemui dan meminta klarifikasi dari pihak birokrasi Unsultra dalam hal ini Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, dan Rektor Unsultra mengapa tiba-tiba kegiatan tersebut di berikan izin dilaksanakan di area kampus, karena sampai saat ini kami belum mendapat penjelasan mengapa kegiatan tersebut disetujui,” pungkasnya.
Leciz menambahkan, saat menolak kegiatan kemarin pihaknya juga mengalami pemukulan, yang diduga dilakukan oleh oknum panitia pelaksana kegiatan.
“Kasus pemukulan yang saya alami kemarin sudah resmi saya laporkan ke pihak kepolisian, semoga secepatnya pihak kepolisian menangkap pelaku,” pungkasnya.
