Konawe Utara, Anoatribun.Com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), bersama Pengadilan Negeri (PB) Unaaha, menjalin kerjasama.
Kerjasama dibangun dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi layanan hukum dan program Pengadilan Negeri Unaaha untuk masyarakat Konawe Utara.
Kerjasama juga ditandai dengan penanda-tanganan MoU di Aula kantor Bupati. Rabu, 09/08/2023.
Penandatanganan ini turut disaksikan Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M. Si., IPU., ASEAN. Eng, Sekretaris Daerah Konut, H. M. Nasip Pagala, Kapolres Konut, AKBP Priyo Utomo, Dandim 1430/Konut, LETKOL KAV Sofyan, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala Kantor Pos Konut, Para Camat Se- Konut dan Kepala Desa bersama sekretaris Desa
Ditemui usai penandatangan MoU, Kepala Diskominfo Konawe Utara, Suharto. K. Panto menyambut positif kerjasama tersebut.
Pihaknya menegaskan siap mendukung program Pengadilan Negeri Unaaha jika itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Mantan Kabag Hukum DPRD Konut ini mengatakan, untuk mewujudkan keterbukaan informasi hukum, pihaknya akan memberikan fasilitasi publikasi yang maksimal, serta mensosialisasikan program PN Unaaha termaksud aplikasih pelayanan yakni E-cakep dan Anoa, Hal ini agar lebih memudahkan pelayanan pada masyarakat.
“Kami mendukung penuh, karena ini salah satu langkah mendukung program pemerintah daerah, dalam rangka mensejahterakan masyarakat,”ungkapnya.
“Apalagi dengan adanya kerjasama ini masyarakat Konut akan sangat terbantu karena mereka tidak akan lagi mengeluarkan banyak biaya dalam pelaporan perkara, mereka tinggal melaporkan atau mendaftarkan melalui online atau aplikasih yang di siapkan,”tambahhnya.
Suharto menerangkan, jika pihaknya juga akan memaksimalkan fasilitas aplikasi Informasih terpusat di Kominfo Konut. Termaksud program yang telah ditandatangani oleh Bupati Konut, Ruksamin.
Suharto turut berharap melalui kerjasama ini keterbukaan informasi dilingkup Pemerintah Konawe Utara bisa tercapai, sehingga partisipasi masyarakat terhadap program kerja yang akan dan sedang dijalankan juga oleh pemerintah daerah, Kecamatan dan desa efektif.
