Kendari, Anoatribun.Com - Koalisi Mahasiswa Kota Kendari kembali menyoroti proyek Inner Ring Road (IRR) Kota Kendari yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), hasil pinjaman dari PT.Sarana Multi Infrastruktur senilai 349 Milliar.
Hal itu disebabkan mangkraknya proyek IRR yang menelan anggaran 204 Milliyar sebagian dari dana PEN, Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diduga proyek IRR baru rampung sekitar 58,20% dan diduga anggaran yang telah digunakan sebesar 130 Milliyar.
Hebriyanto Moita selaku Korwil Kota Kendari BEM Se Sultra angkat bicara dibeberapa media masa ia mengatakan,
"Semenjak awal gerakan kami yang menyoal terkait proyek IRR yang kami duga bermasalah dibeberapa proses, pihak kami telah menduga bahwa proyek IRR ini akan mengalami mangkrak dan itu disebabkan beberapa alasan, mulai dari volume kerja yang tidak masif dilakukan oleh kontraktor PT.Istaka Karya salah satu perusahaan BUMN yang diduga telah valid dipertengahan tahun 2022" Papar Hebri
Lanjut Hebri, "dari awal dugaan kami proyek IRR telah terbengkalai, tetapi pihak pemerintah enggan mengakui itu bahkan beberapa release pers dimedia masa pemerintah mengklaim proyek IRR telah mencapai 60,82,85 persen, dan yang lebih parahnya pemerintah tetap memberikan andendum 90 hari kalender kepada PT.Istaka Karya yang pada faktanya progres dilapangan sudah menurun" Jelas Hebri
Ditempat yang sama Aldi Hidayat salah satu aktivis Sulawesi Tenggara mengatakan,
"tujuan awal proyek IRR yakni untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi dikota kendari akan tetapi hasil finishing begitu sangat mengecewakan bagi banyak pihak apalagi masyarakat, ini tidak terlepas dari pihak pemerintah yang bertugas menganggarkan dan mengawasi proyek ini, yang kami duga lalai dalam proses penganggaran dan pengawasan" Tegas Aldi.
"Sehingga kami meminta dengan tegas kepada APIP (Inspektorat), BPKP Sulawesi Tenggara agar tetap profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak - pihak yang bersangkutan (Satker, PPK) termasuk mantan walikota kendari, karena besar dugaan proyek ini masuk dalam bursa konspirasi, serta dalam waktu dekat ini kami akan bertandang ke kantor APIP(Inspektorat), BPKP Sulawesi Tenggara, DPRD Kota untuk memastikan sampai dimana titik LHP" Tutup Aldi
